Dmagz.id (Surabaya) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026, di Hotel Raden Wijaya, Mojokerto pada Jumat pagi (26/03/2021).

Salah satu hal strategis yang dibahas secara mendalam pada acara ini adalah, bagaimana cara keluar dari angka perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu, diperlukan kesepakatan upaya mensinergikan berbagai kebijakan. Mulai kebijakan pusat dengan daerah, prioritas bupati terpilih, prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Tercatat perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga angka minus 1,1 persen akibat pandemi Covid-19. secara sosial, ini turut menaikkan angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto mencapai 10,57 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 5,75 persen,” ungkap Hariyono Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati yang hadir didampingi Pj. Sekdakab Didik Chusnul Yakin, pada sambutan arahan meyakini bahwa dampak negatif dari pandemi Covid-19, akan dapat tereselesaikan dengan rencana pembangunan sosial ekonomi secara tepat. Misi yang diusung Kepala Daerah harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi sosial ekonomi pun harus menjadi prioritas utama dalam merumuskan rencana pembangunan lima tahun ke depan.

“Saya dan Gus Barraa (Wakil Bupati) dibantu Tenaga Ahli berpengalaman menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, telah melakukan Penataan Ulang Hirarki Kinerja VISI MISI Kepala Daerah dari 6 MISI menjadi 4 MISI, tanpa menghilangkan semua MISI tersebut dengan menatanya ke level tujuan dan sasaran sesuai turunan hirarki kinerja untuk akuntabilitas kinerja,” jelas Bupati pertama Mojokerto ini.