Surabaya, Dmagz.id – Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak Setelah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, di Istana Negara.mengaku sudah memiliki program kerja untuk 99 hari kepemimpinan di Jawa Timur yang dibagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu periode 33 hari pertama, kedua dan ketiga.
“Ada hal-hal yang kita sebetulnya bisa lakukan pada tataran percepatan respon yang dilaporkan disampaikan oleh masyarakat. Jadi, kita berharap bahwa comment room saat ini koordinasinya ada di Kominfo (Kementerian Kominfo, red) itu bisa menyatukan layanan-layanan dan termasuk adalah percepatan-percepatan respon lewat sistem yang kita sebut CETAR atau Cepat, Tanggap dan Responsif,” kata Khofifah kepada wartawan usai pelantikan dirinya oleh Presiden Jokowi seperti dirilis setkab.go.id
CETAR, lanjut Khofifah, terkait dengan PIRT, terkait dengan izin POM, terkait dengan izin sertifikasi halal. Kemudian layanan kesehatan, Khofifah mengaku melihat waiting list dari layanan-layanan kesehatan terutama misalnya kanker, jantung dan seterusnya.
Ia menyebutkan, Jawa timur punya teaching hospital dua, yaitu RSUD Dr. Soetomo dan RSUD Saiful Anwar. Khofifah berharap bahwa tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bisa meluaskan rumah sakit milik Pemprov di Pamekasan itu, dari tipe C menjadi Tipe B. Dengan demikian, masyarakat Madura bisa mendapatkan percepatan layanan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
Beberapa hal terkait layanan-layanan kesehatan, menurut Gubernur Jatim itu, akan dimaksimalkan, karena ini berseiring dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang saat ini Jawa Timur masih terendah diantara provinsi se-Jawa.
Untuk layanan pendidikan, Khofifah Indar Parawansa mengemukakan, saat ini Guru Tidak Tetap, (GTT) yang masih PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Jawa Timur itu ada 21.700. Dari jumlah tersebut yang sudah dapat support dari APBD Provinsi ada 7.800.
“Insyallah APBD tahun ini sudah semuanya ter-cover. Itu adalah hasil koordinasi yang sangat baik antara kami, saya dan Pak Emil dengan Pakdhe Karwo (Soekarwo, Gubernur Jatim periode 2014-2019, red),” terang Khofifah seraya menambahkan, itu akan menjadi bagian dari 33 hari pertama.
Penurunan Kemiskinan
Terkait dalam koordinasi dengan Pakde Karwo itu, menurut Khofifah, adalah bagaimana percepatan penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.
Ia menjelaskan semenjak diputuskan oleh KPUD Jatim sebagai pemenang Pilkada, darinya telah bersilaturahim dengan Wakil Presiden dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengenai masalah kemiskinan yang akut di pedesaan di Jawa Timur itu.
Menurut Gubernur Jatim itu, ternyata antara lain adalah beban lansia (lanjut usia) di keluarga miskin. Karena itu, Pemprov Jatim, ungkap Khofifah, ingin mengintervensi lansia di keluarga miskin yang berumur di atas 70 tahun lewat PKH (Program Keluarga Harapan) Plus.
