Dmagz.id (Surabaya) – Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) meminta kepada seluruh kepala daerah di Jatim untuk mengaktifkan kembali masjid dan mushalla.

Hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan evaluasi implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jatim. MUI berharap agar masjid-masjid segera berfungsi seperti sedia kala.

“Alhamdulillah MUI Jatim tanggal 9 Ramadhan telah melakukan kajian dan evaluasi implementasi PSBB di Jatim, termasuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,” ungkap Fauzi Palestin, Sekretaris Komisi Dakwah MUI jatim, Jumat (08/05/2020).

Pihaknya menegaskan jika hasil analisis dan evaluasi tersebut telah disampaikan kepada tiga kepala daerah wilayah PSBB meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo serta Gubernur Jatim.

“Kita mengharapkan semoga masjid-masjid di Jatim segera berfungsi seperti sebelumnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, bahkan jamaah dari luar wilayah juga dapat masuk masjid dengan nyaman seperti sebelum masa Covid-19,” ujar Ustadz Fauzi.

Dengan demikian, umat Islam bisa kembali beribadah dengan khusyuk di seluruh masjid-masjid yang ada.

“Semoga para kepala daerah tersebut segera menindaklanjuti surat ini,” tandasnya.

Sebelumnya, selama pemberlakuan PSBB mulai 28 April 2020 telah dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan pembatasan kegiatan tertentu.

Dalam surat edaran resmi MUI Jatim yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur, KH.Abdusshomad Buchori tertulis jika pada tataran implementasi kebijakan PSBB, terdapat kasus-kasus di lapangan yang bisa kontra produktif dan memberikan citra yang tidak baik kepada pemerintah.

Misal, ketika dilakukan sweeping oleh aparat di tingkat bawah ke masjid dan mushalla. Langkah yang dilakukan oleh aparat di tingkat bawah ini justru menimbulkan ketakutan dan kepanikan masyarakat.

Berdasarkan survei dengan metode purposive sampling yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 MUI Jatim terkait dengan poin 5 di atas, umumnya responden memandang bahwa kebijakan pemerintah menghentikan kegiatan ibadah di masjid / mushalla merupakan kegiatan yang tidak proporsional.

“Jalan berfikir mereka sederhana, kenapa kerumunan massa yang selalu jadi sorotan adalah rumah ibadah, di sisi lain di tempat-tempat kerumunan yang lain seperti pasar, pabrik, cafe, rumah makan terkesan masih longgar,” sambungnya.

Misal, suasana pasar masih tetap berjejal dan tidak ada peringatan signifikan yang dilakukan oleh aparat untuk mengingatkan, padahal tingkat resikonya justru lebih tinggi dibanding dengan rumah ibadah.

Sementara itu, di rumah ibadah seperti masjid /mushalla, justru telah menerapkan peraturan ketat untuk jamaahnya, seperti keharusan menggunakan masker, melakukan cuci tangan dengan sabun serta air mengalir, pengecekan suhu badan, telah mentoleransi pengaturan shaf dengan jarak (meskipun hal ini telah mentolerir hal yang penting), dan membatasi jamaah hanya warga sendiri sehingga sampai-sampai ada masjid yang menerapkan absensi untuk jamaahnya.

Berdasarkan poin tersebut muncul benturan di tingkat lapisan bawah antara aparat termasuk perangkat desa, dengan warga masyarakat yang mencoba mempertahankan hak kebebasannya untuk menjalankan ibadah di rumah ibadah.

Tentu yang paling menjadi korban dalam hal ini adalah pejabat di tingkat paling bawah, yang dalam hal ini khususnya aparat yang ada di lapangan, termasuk kepala desa atau lurah.

Fakta lain yang juga menjadi temuan survei, banyaknya masjid di tepi jalan yang tutup, bahkan pagarnya pun terkunci. Sementara itu, kebijakan PSBB tidak bermaksud menghentikan sama sekali pergerakan orang.

Masih banyak orang berlalu lalang karena harus melakukan pekerjaannya sehingga masih tetap membutuhkan tempat untuk melakukan shalat di luar rumah.

Penetapan zona merah di suatu daerah dalam beberapa hal juga dipertanyakan, karena pada kenyataannya banyak fakta di daerah, begitu ada kasus positif di daerah tersebut langsung ditetapkan sebagai zona merah, sementara sebenarnya kasus positif masih dengan jelas dapat terlacak klasternya yang berasal dari luar daerah tersebut.