Dmagz.id – Presiden Joko Widodo hari ini Senin (11/11/2019) menerima pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta. Para pimpinan KPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan kehadiran Arief Budiman serta para pimpinan KPU lainnya hari ini di Istana negara adalah, dalam rangka menyampaikan dan melaporkan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu kepada Presiden. Pemilu sendiri sudah di laksanakan pada bulan April lalu, dan jelang pemilihan Kepala Daerah serentak yamg rencananya akan di laksanakan pada 2020 tahun depan.

“Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tiga hal, Bapak Presiden. Yang pertama, pelaksanaan pileg dan pilpres 2019. kemudian yang kedua, terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020, kemudian yang ketiga terkait dengan tata kelola kelembagaan KPU”, kata Arief Budiman.

Selain kepada Presiden dan DPR, Arief Budiman sebagai Ketua KPU juga sudah merencanakan akan menyampaikan laporan KPU kepada beberapa lembaga terkait seperti, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), serta beberapa Kementerian terkait, dan juga pihak keamanan baik TNI atau Polri.

“Laporan ini perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk bisa mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan, sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya Pemilu dan demokrasi kita semakin baik seperti apa”, ungkapnya lagi.

Dalam laporan KPU, beberapa catatan penting disampaikan oleh Arief Budiman. Misalnya, tingkat keikutsertaan kandidat perempuan di Pileg dan Pilpres yang mengalami peningkatan. Hal ini menjadi catatan dan point penting laporan KPU siang tadi. Menurut Arief, sejak pemilu 2004 hingga pemilu 2019, jumlah kandidat perempuan terus meningkat sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu.

“Kemudian jumlah calon (perempuan) yang terpilih juga mengalami peningkatan. Untuk DPR dan DPD, di 2014 terpilih 131, di 2019 terpilih 162”, jelasnya.

Baca juga : https://dmagz.id/umum/presiden-jokowi-hari-ini-lantik-kapolri-baru

Sedangkan terkait antusiasme pemilih pada pemilu 2019 ini, menurut Arief juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebelumya, pada periode pemilu 1999 hingga 2009, partisipasi pemilih sempat mengalami tren penurunan. Bahkan, menurut laporan KPU hal ini sudah melebihi target nasional yang menargetkan diangka 77,5 persen pemilih.

“Pemilu 2014 kita naik tapi dengan angka yang sangat kecil, pemilu 2019 naik cukup signifikan dari 75 persen menjadi 82 persen. Jadi mengalami kenaikan 7 persen dan ini melebihi target nasional 77,5 persen”, imbuh Arief Budiman dalam paparannya.

Sedangkan untuk para partisipan Pemilu sendiri, tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh pejabat yang terpilih, menurut Ketua KPU pada pemilu 2019 ini mencapai 100 persen. Hal ini menurut Arief Budiman karena KPU memasukkan hal tersebut sebagai peraturan, yang akhirnya bisa dipatuhi oleh para kandidat calon yang mendaftar ke KPU, hingga berhasil mencatatkan laporan data LHKPN seluruh pejabat yang terpilih mencapai 100 persen. Baik di Pemilu Presiden, Pemilu DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Jadi kalau selama ini para pejabat negara kita angkanya masih belum terlalu tinggi dalam data penyampaian LHKPN, di pemilu 2019 KPU mengaturnya di dalam peraturan KPU itu menjadi kewajiban dan kami berterima kasih ini dipatuhi oleh seluruh calon anggota dewan terpilih. Jadi 100 persen data LHKPN-nya bisa terpenuhi,” jelasnya lagi.

Baca juga : https://dmagz.id/politik/jelang-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-dr-syaiful-maarif-waktunya-membangun-indonesia

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa pejabat terkait seperti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

LK-SURABAYA