Dmagz.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali terus mengupayakan stimulus ekonomi bagi para sopir angkutan umum dan ojek online di kabupaten dan kota, akibat dampak dari wabah Pandemi yang sedang melanda saat ini.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat rapat koordinasi bersama organda, para sopir angkutan umum, serta Ojek online (OJOL) di Gedung negara Grahadi, Minggu malam kemarin, (05/04/2020) menyampaikan bahwa, Pemerintah provinsi Jatim saat ini telah menyiapkan bantuan untuk masyarakat di Jatim, khususnya juga juga bagi para sopir angkutan umum, dan sopir angkutan berbasis digital atau online. Mantan Menteri sosial ini juga menjelaskan bahwasanya, nantinya bantuan akan berupa barang kebutuhan pokok, serta uang tunai.
“Bantuan nanti bisa berupa sembako, dan uang tunai kepada para sopir angkutan umum dan Ojek online di Jatim. Oleh karena itu, kami minta kepada pihak organda untuk segera menyetorkan nama dan data para sopir yang by name dan by address kepada pemprov Jatim”, ujarnya di depan pengurus Organda.
Gubernur perempuan pertama ini juga menyampaikan, untuk mekanisme pendistribusian ini nanti pihaknya juga diatur dengan baik dengan melibatkan pihak kepolisian dan TNI.
“Dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban para sopir angkutan di Jatim”, jelasnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, bantuan yang diberikan pemprov Jatim kepada para sopir ini telah melalui pertimbangan yang matang dari Satgas Gugus Ekonomi dan para ekonom di Jatim. Bahwa, transportasi publik ini juga paling terdampak akibat virus corona, yaitu penumpang menjadi turun drastis dan masif.
Oleh sebab itu juga, Pemerintah Provinsi Jatim akhirnya mengambil kebijakan untuk memberikan beberapa alternatif solutif. Beberapa diantaranya adalah social safetynet atau Jaring pengamanan sosial, dan skema dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu berupa stimulus bagi karyawan yang PHK dan dirumahkan.
“Setelah mendengarkan keluhan dari para sopir tersebut, banyak kategori mitra atau tidak ada hubungannya ketenagakerjaan. Sehingga pemprov Jatim akan memasukan di skema jaring pengamanan sosial. Tapi kalau ada sopir yang ikut perusahaan akan tetap dimasukan di skema kementerian tenaga kerja”, paparnya.
Untuk anggaran yang disiapkan pemprov Jatim, ia mengatakan saat ini terus dilakukan pembahasan dengan pihak DPRD Jatim.
“Yang terpenting yaitu bahwa bantuan ini bisa berjalan tanpa bantuan dan komunikasi dari pihak Kabupaten/kota di Jatim. Artinya, jika para bupati atau walikota merasa bantuan dari pemprov kurang bagi warganya, maka pihak pemprov mempersilahkan bupati atau walikota juga memberikan bantuan tersebut kepada warganya,” pungkasnya lagi.
Seperti diketahui, total pasien positif di Jatim yang juga sudah terkonfirmasi di tingkat pemerintah pusat menjadi 187 orang. Sementara untuk pasien meninggal tidak ada penambahan dan jumlahnya tetap 14 orang. Pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 926 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 10.636 orang. Sedangkan untuk pasien sembuh sebanyak 38 orang.
LK-SURABAYA.
