Dmagz.id – Hasil final rekapitulasi penghitungan suara atau Real Count Pilpres dan Pileg 2019 yang akan diumumkan oleh adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei nanti mengundang banyak protes dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, mereka berpendapat telah terjadi kecuarangan pada proses Situng KPU, dari Ajakan People Power sampai ketidak percayaan terhadap KPU santer di dengungkan.

Mengomentari hal tersebut, Dr. Syaiful Ma’arif, SH. CN. MH. Wadir Penggalangan dan Jaringan TKN ini mengatakan, Terkait proses penyelenggaraan Pilpres 2019 ini, jika ada salah satu pasangan calon dan atau pendukungnya berpendapat telah terjadi kecurangan pada prosesnya, maka Tuduhan kecurangan tersebut wajib dibuktikan secara jujur melalui sebuah proses hukum dipengadilan.

“Pengadilan yang dimaksud, dalam sistem ketatanegaraan kita adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang putusannya dalam sengketa Pilpres adalah bersifat final dan mengikat (final and binding)”. kata syaiful.

Baca Juga :

Yenny Wahid Seruan People Power Rawan Konflik Di Masyrakat

Wadir Penggalangan Dan Jaringan TKN, DR. Syaiful Ma’arif : Amien Rais Pesimis

Syaiful melanjutkan Bunyi konstitusi menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

“Aturan ini tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”.