Dmagz.id – Dma beberapa hal terkait tanggapan menarik dari Dahnil Aznar Simanjuntak, yang akhir-akhir ini namanya menjadi viral diranah media di Indonesia. Salah satunya adalah nama presiden Jokowi.

Hal ini, terkait dengan langkah polisi untuk memeriksa Dahnil dan beberapa orang yang terlibat dugaan penyalahgunaan dana Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah pada 2017 lalu.

Dahnil diperiksa sebagai Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, dan beberapa kader pemuda lainnya Safarudin sebagai ketua kegiatan dari GP Ansor, dan Abdul Latif perwakilan dari Kemenpora. Kaitannya dengan acara ini, polisi menjelaskan bahwa Dahnil mengetahui acara ini, karena ada tanda tangan tangan Dahnil dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak PP Pemuda Muhammadiyah.

“Yang tandatangan ketua panitia (Ahmad Fanani), mengetahui Dahnil Anzar,” kata Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Sedang Ahmad Fanani, sebagai Ketua Pelaksana, juga sudah diperiksa polisi sebelumnya. Bantahan demi bantahan sudah dilayangkan Dahnil kepada media terkait kasus ini. Bahkan, istri Dahnil Heni Novitasari, juga sempat memberikan klarifikasi lewat Facebook pada Sabtu (24/11/2018).
Bahkan, yang terbaru Dahnil menyeret nama Presiden Jokowi dalam pusaran kasus ini.

“Kegiatan itu kan melibatkan pak Presiden Jokowi. Itu justru yang terlibat dikegiatan itu. Beliau bahkan mengundur waktu kegiatan itu. Kami hanya difasilitasi untuk mengumpulkan massa pemuda Muhammadiyah kegiatan itu,” kata Dahnil kepada kompas.com saat ditemui seusai pembukaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (26/11/2018).

“Jadi kalau pihak kepolisian justru mempermasalahkan kegiatan yang diinisiasi oleh Menpora dan pak Presiden untuk kepentingan pak Presiden justru malah pihak kepolisian sedang justru menghina presiden,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Dr. Syaiful Ma’arif, SH.MH.CN, selaku Wakil Direktur Penggalan dan Jaringan TKN Jokowi beberapa waktu lalu saat dihubungi dmagz.id mengatakan bahwa, ini diluar konteks masalah.
“Ini sudah terlalu keluar dari konteks masalahnya. Harusnya, mas Dahnil dalam hal ini objektif bahwa tidak ada hubungannya dengan presiden Jokowi”. Jelasnya.

Foto : Dr. Syaiful Ma’arif disalah satu ruang kerjanya di Surabaya.

Yang sedang didalami oleh pihak kepolisian adalah karena ada aduan penyalahgunaan dana yang dikeluarkan oleh Kemenpora dalam hal ini. Dan, semua orang yang dianggap mengetahui aliran dana ini sudah diperiksa.

“Mas Dahnil harusnya, tak perlu panik jika memang tidak ada apa-apa. Biarkan pihak kepolisian bekerja dulu, jangan sampai nanti ada asumsi publik bahwa mas Dahnil memang ada apa-apa”. Tambahnya.

Lebih jelas, Dr. Syaiful Ma’arif menjelaskan ada alasan kuat kenapa Polisi harus mengusut hal ini. Karena memang berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menduga ada penyalahgunaan dana dalam acara ini.

“Dalam konteks hukum pidana, pengembalian uang, jika memang terbukti ada penyalahgunaan dana misalnya, itu tidak akan serta merta menghapus status pidananya. Tapi, jika memang dalam kerangka ada kelebihan dana dalam sebuah acara dan itu didanai oleh pemerintah, ada mekanisme yang bisa dilakukan. Misalnya pengembalian sisa dana kepada si pemberi dana, dalam hal ini Kemenpora misalnya.” Sambungnya.

Menurutnya, pengembalian secara hukum memiliki beberapa makna.
1. Dana yang diterima bukan merupakan haknya sehingga dikembalikan.
2. Ada kelebihan yang belum digunakan .
3. Dana yang digunakan tidak sesuai untuk peruntukannya.

Lebih lanjut Dr. Syaiful Ma’arif juga menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal konteks Korupsi jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan harus dipahami oleh publik.

“Korupsi itu bagian dari kejahatan terhadap negara yang merugikan negara dan perekonomian negara. Kalau pelakunya mengembalikan uang hasil korupsi itu bukan alasan menghapus pidana,” tutupnya.

LK-Surabaya