Dmagz.id – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyoal calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, melalui Bambang Widjojanto mempersoalkan ini dalam berkas perbaikan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (MK)

“Menurut informasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada, dan itu melanggar Pasal 227 huruf p (UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) ,” kata Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) setelah mengajukan perbaikan permohonan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (10/6/2019).

Dalam petitumnya, Tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf dari kontestasi Pilpres 2019. BW menilai status Ma’ruf sebagai dewan pengawas syariah di kedua bank itu bisa membuat paslon 01 didiskualifikasi.

Baca Juga :

Perbaikan Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi Hanya Dijadikan Lampiran Oleh MK
Ini 7 Tuntutan Tim Hukum BPN Ke Mahkamah Konstitusi
BPN Resmi Gugat Ke Mahkamah Konstitusi Dengan 51 Alat Bukti

 

1. Klarifikasi Ma’ruf Amin

Menanggapi tuduhan dari Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Ma’ruf Amin mengakui dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank BNI Syariah dan Bank BNI Syariah.

Namun meski tercatat sebagai DPS 2 Bank Syariah tersebut, dirinya membantah bahwa jabatan tersebut tidak mengartikan dirinya karyawan dan kedua bank tersebut hanya merupakan anak perusahaan BUMN yang tidak dikategorikan sebagai BUMN.

“Iya DPS. DPS kan bukan karyawan,” jelas Ma’ruf.

“Bukan! Itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan,” tegas Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

2. Pembelaan Tim Kampanye Nasional (TKN)

Sementara Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menjelaskan, definisi BUMN tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Arsul mengatakan, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Sebab, kata dia, pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.

“Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/6/2019).

Selain itu, Arsul menambahkan, Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan karyawan. Bukan pula direksi atau komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

“Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Paslon #02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait,” kata dia.

Sementara itu, kuasa hukum pribadi calon presiden petahana Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra yakin pihaknya bisa mematahkan tuduhan tersebut. Tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf akan menjawab secara resmi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi nantinya.