Dmagz.id – Tak terima hasil penetapan Pemilu 2019 yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membentuk tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa hukum yang ditunjuk oleh BPN adalah pengacara senior Otto Hasibuan dan di dampingi oleh Ahmad Sufmi Dasco, hal itu disampaikan oleh Priyo Budi Santoso Politikus Partai Berkarya, Priyo juga mengklaim akan ada ratusan Lawyer yang akan bergabung dengan Otto dalam mendampingi gugatan ke MK.

Menanggapi hal tersebut Wadir Penggalangan dan Jaringan TKN Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga sebagai pengacara senior DR. Syaiful Ma’arif, SH. CN. MH mengatakan Langkah yang diambil oleh BPN Prabowo-Sandi sudah tepat dan benar secara hukum .

“Menurut saya langkah Ini tepat dan benar secara hukum” (21/5/19)

Baca Juga :
KPU Tetapkan Hasil Pilpres 2019: Jokowi 85.607.362 Suara, Prabowo 68.650.239 Suara
Pasca Penetapan Hasil Pemilu KPU, Wadir TKN Dr. Syaiful Ma’arif: Himbau Tetap Jaga Kerukunan dan Persatuan
Bawaslu Tolak Laporan BPN, Wadir TKN Syaiful Ma’arif: Sekarang Terbukti Tuduhan BPN Tidak Berdasar Hukum

Syaiful menjelaskan, menurut ketentuan yang berlaku, Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal itu menyebutkan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”. Jelas syaiful

Dirinya juga menambahkan, Menurut Pasal 475 UU Pemilu menjelaskan tentang tata cara pengajuan PHPU pilpres dalam lima ayat.