Biasanya perjanjian memuat 2 (dua) jenis klausul keadaan kahar, yaitu klausul yang tidak eksklusif, dimana dalam tipe klausa ini, keadaan yang dianggap sebagai keadaan kahar adalah tidak eksklusif, sehingga suatu pihak dapat mengklaim keadaan kahar sepanjang adanya kondisi-kondisi yang disetujui untuk berlakunya keadaan kahar. Dan, klausul yang eksklusif, dimana dalam tipe klausa ini, keadaan kahar terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian. Atau secara deskripsi bias di jelaskan bahwa, jika dalam perjanjian disebutkan secara tegas menyatakan wabah penyakit atau pandemic sebagai peristiwa force majeur, maka wabah virus corona/ covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan force majeur.

Dan, jika tidak ada atau terdapat klausula yang menyatakan “kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya, maka baik itu dinyatakan secara tegas atau tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian.

Oleh karena itu, terkait apakah pandemi Covid-19 bisa dianggap sebagai keadaan kahar, bergantung pada klausul keadaan kahar yang dimuat dalam perjanjian. Tentang Akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Perjanjian. Juga sebagai upaya penanganan Covid -19 yang melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 telah dinyatakan sebagai bencana nasional, maka dilanjutkan dengan keluarnya berbagai kebijakan lokal dari Gubernur, bupati dan atau walikota untuk pelaksanaan upaya penanganan.

Bahwa Gubernur DKI Jakarta telah mengirim surat permohonan nomor surat 147/-1.772.1 kepada Menteri kesehatan tanggal 1 April 2020, yang berisi permohonan agar Jakarta ditetapkan PSBB, selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Kesehatan menerbitkan surat keputusan tertanggal 7 April 2020, berisi penetapan pembatasan social berskala besar di wilayah DKI Jakarta dalam rangka penanganan Covid-19. SK Menkes No. HK.01.07/Menkes/239/2020 itu adalah penetapan untuk menjawab permohonan Gubernur DKI Jakarta.

Bahwa dengan keputusan Menkes itu, maka Jakarta menjadi daerah pandemik pertama yang ditetapkan dengan daerah PSBB. Selanjutnya, bagaimana Akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Perjanjian yang berlaku?

Adanya kebijakan yang diambil oleh gubernur DKI Jakarta yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, merupakan kebijakan yang diambil oleh Gubernur sebagai bentuk upaya penanggulangan bencana nasional covid-19. Dan dalam kondisi saat ini, juga tidak dapat dipungkiri. Dengan demikian adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpengaruh pada hubungan bisnis atau perjanjian yang semestinya dilaksanakan, namun PSBB  merupakan kebijakan atau aturan yang lebih khusus dan berlaku local terhadap kota DKI Jakarta, sehingga alasan adanya pandemic Covid-19 dan adanya kebijakan PSBB juga dapat dijadikan alasan Force Majeure dalam perjanjian.

Terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 telah mengatur bagaimana pelaksanaan PSBB, Adapun pembatasan aktivitas luar rumah yang diberlakukan, meliputi, Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, Aktivitas bekerja di tempat kerja, Kegiatan keagamaan di rumah ibadah, Kegiatan di tempat atau fasilitas umum, Kegiatan sosial dan budaya, dan Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Sehingga atas hal tersebut, perlu ditelaah kembali apabila pihak yang melalaikan perjanjian mengajukan force majeur karena adanya COVID-19, maka pihak tersebut harus dapat membuktikan bahwa wilayahnya termasuk Wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Terkait dengan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, ini diatur di Pasal 9 Pergub Nomor 33 Tahun 2020.

Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor itu berlaku untuk semua sektor, kecuali beberapa hal, ada dalam Pasal 10 Pergub Nomor 33 Tahun 2020, yang mengatur mengenai pengecualian dari penghentian sementara aktivitas bekerja dikantor, bagi kantor dengan beberapa kategori sektor. Seperti, seluruh kantor instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN dan BUMD) yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Diseases (Covid-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementrian terkait dan/atau pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pelaku usaha yang bergerak pada sektor, Kesehatan, Bahan pangan (makanan dan minuman), Energi, Komunikasi Dan Teknologi Informasi, Keuangan, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri strategis. Pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu, dan swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. Bahwa selanjutnya, adanya batasan tersebut tentu berdampak terhadap pelaksanaan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas covid-19 dapat dijadikan alasan adanya force majeure untuk tidak terlaksananya suatu prestasi, namun apabila dalam perjanjian ditentukan lain bahwa pandemi tidak termasuk dalam keadaan kahar maka, pelaksanaan prestasi harus dilaksanakan meskipun sulit, dan juga harus tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku. Misalnya, di dalam sektor konstruksi, maka semua pekerja harus berada di dalam lingkungan pekerjaan, tidak keluar-masuk proyek. Pengelola proyek memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, tempat makan-minum, fasilitas kesehatan, sehingga mereka tidak harus meninggalkan lokasi proyek konstruksinya.

PENDAPAT DAN SARAN HUKUM

Bahwa sebagaimana uraian diatas terkait covid-19 dapat dijadikan alasan Force Majeur dalam tidak terlaksananya perjanjian, dan perlu ditelaah kembali dalam perjanjian yang bersangkutan secara khusus bagaimana pengaturan terkait alasan Force Majeure. Dan, apabila dalam perjanjian tersebut terkait Force Majeure, terdapat klausul yang tidak eksklusif, maka pihak dapat mengklaim keadaan kahar sepanjang adanya kondisi-kondisi yang disetujui untuk berlakunya keadaan kahar dalam hal ini Covid 19 dapat menjadi alasan Force Majeure. Namun, apabila ditentukan lain dalam perjanjian bahwa wabah-atau Pandemic bukan termasuk keadaan kahar yang diperjanjikan atau klausulnya Force Majeur eksklusif terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian; maka alasan Pandemi Covid 19 tidak dapat dijadikan alasan Force Majeure untuk tidak dilaksanakannya prestasi.

Berikut beberapa saran dan langkah yang dapat diambil dalam situasi ini.

  1. melakukan negosiasi dan/atau memperbaharui perjanjian (addendum) apabila dimungkinkan;
  2. menelaah perjanjian yang sedang berlaku dan melakukan identifikasi mengenai aturan terkait Force Majeur dalam perjanjian tersebut;
  3. menelaah secara khusus terkait upaya Force Majeur dan segala yang berkaitan dengan keadaan tersebut termasuk upaya dan pengumpulan bukti-bukti adanya force majeur, dan syarat pengajuan untuk memohon force majeure jika pelaksanaan terganggu oleh efek Covid-19.
  4. Apabila dalam pembuatan perjanjian baru maka Masukkan kata-kata atau ketentuan tentang penyakit menular/pandemi dalam kontrak baru;
  5. menilai konsekuensi dari tidak terlaksananya perjanjian;
  6. Kumpulkan dan simpan semua dokumentasi yang berkaitan dengan dampak Covid-19 pada operasi dan langkah-langkah yang diambil dalam menanggapi dampak tersebut.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion) ini disampaikan, semoga bermanfaat.

 

Jakarta, 14 April 2020

Penulis : Dr. H. Syaiful Ma’arif, S.H., CN., M.H., CLA

CEO SM&P LAW OFFICE

==

LK-SURABAYA