Diskusi dan Launching Posko Pengaduan Pinjaman Online LBH Surabaya

Surabaya, Dmagz.id –  Maraknya Perusahan Aplikasi Penyedia Pinjaman Online (Pinjol) yang menawarkan kemudahan pinjaman dana tanpa agunan dengan persyaratan yang mudah di sisi lain sinyalir banyak pelanggaran hukum yang mulai meresahkan nasabahnya.

Hal ini disebabkan minimal ada 4 hal yang menurut LBH surabaya dapat mengancam nasabah pinjol, pertama besaran bunga dan biaya administrasi yang tinggi dan dilakukan secara sepihak, kedua tidak adanya ruang komunikasi antara nasabah dan penyedia layanan sehingga menutup akses negosiasi dan klarifikasi dari nasabah, ketiga penagihan yang dilakukan oleh meyedia aplikasi cenderung intimidatif dengan penggunaan Debtcollector keempat maraknya Pinjol yang illegal semakin menambah permasalahan yang ditimbulkan

Atas dasar itulah LBH Surabaya menggelar acara Diskusi sekaligus Launching Posko Pengaduan Pinjaman Online yang juga di hadiri oleh OJK Regional IV Jawa Timur (19/02/19).

Hingga saat ini tercacat ada 9 pengaduan dengan jumlah 59 orang korban dengan Keluhan yang disampaikan oleh korban Pinjol terbut meliputi cara penagihan yang dilakuakan cenderung intimidatif dengan menggunakan debtcollector serta penyebaran data pribadi keseluruh contac person yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dari tempat kerja korban, sampai pada keretakan hubungan rumah tangga, hal itu menyebabkan beban psikologis yang ditanggung oleh nasabah begitu berat

Penyebaran data pribadi yang erat kaitannya dengan Pelanggaran Hak Privasi Nasabah sebagaimana di atur dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan turunannya, sehingga wajib hukumnya bagi pemerintah untuk melindungi hak asasi warganya

LBH Surabaya juga menghimbau kepada pemerintah dan pihak pihak terkait untuk melakukan :

  1. Pemerintah dan DPR RI harus segera merampungkan dan mengesahkan RUU Perlinungan Data Pribadi
  2. Otoritas Jas Keuangan (OJK) harus memberikan sanksi kepada penyedia aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di ojk yang melakukan penagihan dengan cara intimidatif dan menyebar data pribadi
  3. Meminta ojk untuk memperkuat kerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika dalam rangka mengawasi penyedia pinjaman online illegal
  4. Meminta kepolisian RI untuk mengusut secara serius setiap ada laporan dari nasabah korban pinjaman online

Ditempat yang sama Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mujiono menyampaikan bahwa sebenarnya OKJ sudah pengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI yang mengatur seputar tentang penyediaan pinjaman online

Mujiono juga menambahkan pihaknya juga telah melakukan koordinasi yang intens kepada Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari berbagai instansi negara, seperi Ojk, Bank Indonesi, Kemenkominfo, Kepolisian, Kejaksaan, Kemeneko-MKM dan PKPM dll.

“Sampai hari ini kami dengan Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran terhadap Aplikasi Pinjaman online sebanyak 635 lebih dan 231 diantaranya Aplikasi penyedia pinjaman online di blokir dalam 2 bulan belakangan”