Dmagz.id (Surabaya) – Bupati Mojokerto Pungkasiadi, mengatakan bahwa kunci penanggulangan kemiskinan adalah data yang terverifikasi dan tervalidasi. Bukan tanpa alasan, sebab jika data tidak sesuai dengan kondisi, maka program pemerintah tidak akan tepat sasaran. Pengentasan angka kemiskinan pun tidak akan berjalan maksimal.

Hal tersebut disampaikan bupati saat membuka pelaksanaan verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT) Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Rabu (29/7) pagi di Hotel Puncak Ayanna Trawas. Peserta acara adalah camat dan kepala desa se-Kabupaten Mojokerto.

“Data adalah kunci. Tanpa itu, sasaran masalah tidak bisa teratasi dengan baik. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) keluarga miskin/keluarga penerima manfaat program perlindungan sosial, saya minta harus akurat. Ini agar yang menerima, benar-benar klop dengan kondisi lapangan,” kata bupati.

Perlindungan sosial diimplementasikan melalui berbagai program. Misalnya Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Bantuan Sosial Pangan Program Sembako, Program Keluarga Harapan dan lainnya.

Di Kabupaten Mojokerto sendiri, ada sekitar 123.707 rumah tangga yang terdaftar DTKS, Program Keluarga Harapan sebanyak 32.116 KPM, Bansos Pangan Program Sembako sebanyak 65.689 KPM, BST dari Unsur Rehsos 345 KPM, BST Kemensos sebanyak 46.599 KPM, BST APBD sebanyak 16.445 KPM, dan Jaring Pengaman Sosial Propinsi sebanyak 23.662 KPM.